Tri juga menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan juga kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, sebelum melakukan penindakan, harus dilakukan pencegahan terlebih dahulu.
“ Korupsi ini apabila tidak kita pahami akibatnya, maka kita tidak akan bisa memeranginya,” ucap Tri.
Dari data yang dihimpun KPK RI, pada tingkat Pemerintah Daerah, bentuk korupsi yang paling banyak dilakukan adalah gratifikasi atau suap serta pengadaan barang dan jasa.
Dirinya juga menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi pada tingkat Pemerintah Daerah, sangat rentan terjadi kepada Pejabat yang memiliki kewenangan. Sehingga penting bagi para Pejabat yang memiliki kewenangan untuk dibekali dengan pengetahuan dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah.
“ Pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah sebagai ikhtiar perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan fungsi Aparatur Pemerintahan, memperbaiki layanan publik dan mengefisienkan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Tri.
Rapat koordinasi diisi dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Tri Budi Rohmanto selaku Ketua Tim, dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta rapat.
Setelah melaksanakan rapat koordinasi, Tim KPK RI melakukan kunjungan ke sejumlah tempat yang menjadi pembangunan proyek strategis di Kota Kolonodale seperti SMPN 1 Petasia dan gedung Islamic Center.
