Lebih lanjut, Endis Anrika meminta agar forum kecamatan dan pokja desa sehat memperiapkan ruang sekretariat dan SK kepengurusan, pemilihan tatanan disesuaikan dengan potensi desa, setiap indikator cukup dipilih beberapa sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, pengarsipan dan dokumentasi serta mengevaluasi kegiatan KKS.
” Setelah kegiatan ini selesai, maka dipersilahkan forum kecamatan dan desa untuk aktif meskipun belum semua desa yang ikut. Insya allah dalam rapat triwulan berikutnya akan disampaikan hasil rapat tiga hari ini,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesra.
” Untuk forum kabupaten dan tim penyusun dokumen agar menyusun dokumen KKS tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan melengkapi bukti pendukung dari masing-masing tatanan serta mengumpulkan data tahun 2024 untuk triwulan 1 dan 2,” pintanya.
Olehnya itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra menjelaskan bahwa semua indokator merupakan suatu program kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
” Semua indikator tersebut memang dibutuhkan untuk mewujudkan kabupaten sehat, jika pengelolaan di pokja desa sehat bagus baik di tingkat desa maupun kecamatan maka insya allah forum kabupaten sehat akan kembali meraih wistara dan ada 3 poin yang harus kita laksanakan kedepan adalah komitmen, aksi, koordinasi dan komunikasi,” tutupnya.
